Sabtu, 20 Februari 2016

Sejarah Kabupaten Musi Banyuasin


Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin


A. Periode 1945 - 1950
Setelah diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan awal mulai melakukan penataan dan penyesuaian sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan darisistem otokrasi dan birokrasi warisan kolonial ke sistem demokrasi. Namun usaha ini menjadi tersendat-sendat dikarenakan pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi Agresi Militer Belanda I yang ingin menjajah kembali lndonesia. Untuk menghadapi ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya, pemerintah dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945, mengintruksikan kepada KNI Daerah untuk membentuk Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Badan Keamanan Rakyat (BKR) Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I), serta Nawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakil Pimpinan II).
Ditengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda, pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.  Undang Undang ini berisikan antara lain membagi tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-namanya ditiap daerah Ikota besar berbeda-beda. Namun Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kota Kecil, Negeri, Marga, dan lain-lain yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Adanya beberapa wilayah yang berhasil dikuasai Belanda kembali, menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan. Pada tanggal 30 Agustus 1948 Belanda menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan untuk membentuk suatu lembaga dengan satu kabinet yang bertanggung jawab pada seorang presiden. Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan April 1948. Negara Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota Negara Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin. Selanjutnya tanggal 10 Februari 1950 DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RIS. Tindakan DPR Negara Sumatera Selatan ini mempengaruhi negara bagian lain bentukan Belanda untuk menyerahkan kekuasaaannya kepada RIS. Perlu diketahui Negara Sumatera Selatan, yang bentukan Belanda, sejak didirikan hingga menyerahkan kekuasaan kepada RIS tidak berfungsi karena ditentang rakyat. Namun sebaliknya Pemerintahan Republik masih tetap dihormati dan ditaati rakyat. Hal ini ditandai masih terus diperjuangkannya perlawanan terhadap Agresi Belanda I.
Begitu pula staf Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, bentukan Republik, selalu mendapat tekanan dari Belanda. Untuk menghindari tekanan tersebut dan demi kelancaran pemerintahan maka dr. M. Isa yong menjabat Gubernur Muda Sumatera Selatan, mengungsi dari Palembang melalui Sungai Musi dengan menggunakan kapal roda lambung menuju Lubuk Linggau pada tanggal 23 September 1947, selanjutnya menetap di Curup sebagai pusat pemerintahan Sumatera Selatan.
Selanjutnya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik dengan Belanda yang bertempat di Lahat. Pada pertemuan tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin yang hanya mencakup sebagian Kewedanaan Musi Ilir di bagian utara yang meliputi Marga Lawang Wetan, Marga Babat, Marga Sanga Desa, Marga Pinggap, dan Marga Tanah Abang.  
B. Periode 1950-1957 
Sejak terbentuknya Republik lndonesia Serikat (RIS). pada 18 Maret 1950 dibubarkan Negara Sumatera Selatan dan disahkan sebagai Negara Serikat oleh RIS pada 25 Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung pada 22 April 1950. Sejak saat itu susunan pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan status Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlakukan. 
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 sebagai pengganti Undang Undang. Sebagai realisasi dari PP Nomor 3 Tahun 1950 ini, Badan Pekerja yang semula hanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketuo dan wakil ketuanya. Namun PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapatdiloksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang semula menjadi tanggung jawab Gubernur atau Bupati. 
Masih dalam rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibekukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954. 
Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mendesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor 2 Tahun 1951 dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi makapara pemuka masyarakat, kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain menetapkan agar segera menata Pemerintahan Marga yang maksudnya agar pemerintahan marga ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasan dengan menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan penyesuaian diri dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang sedang ditinjau kembali. 
Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengurus diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti Buitinguresten (IGOB) Stl 1938 Nomor 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga. Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menampakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur diri sendiri juga ditaati rakyat sehingga pemerintah marga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 1953. 
Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instruksi Kebijasanaan Nomor: GB.30/ 1/1951 dan Surat Gubernur tanggal 10 Juli 1951 Nomor: D.P /9/ 1951 tentang persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom. 
Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolok ukur sebagai berikut: 
a.    Penduduk yang berjumlah sekitar 300.000 jiwa, 
b.    Daerah pertanian bahan makanan (beras) dan hasil bumi ekspor, 
c.    Pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan untuk ekspor-impor, 
d.    Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun air, dan 
e.    Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.
Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi lIir-Banyuasin yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi llir dan Kewedanaan Banyuasin yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang llir, Selain itu terdapat dua kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang llir, yaitu Kewedanaan Lematang/Ogan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfungsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803 jiwa, yang ibukotanya Sekayu.

C. Periode 1957-1965   
Sebagai titik tolak kegiatan reformasi dan rekontruksi dibidang pemerintahan periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu ini diharapkan mampu memperkokoh struktur politik disamping sebagai landasan dasar untuk melakukan penataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan dan otonom. 
Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbentuknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi lIir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya R.Ahmad Abusamah sebagai Kepala Daerah, Zainal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua DPR. Kemudian diperkokoh dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan. 
Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RIS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UUD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang bersumber pada UUD 1945.  Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi kelangsungan roda pemerintahan di daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pada Bab I Pasal l penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu setelah penyesuaian penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kedudukan Kepala Daerah masih tetop dijabat R. Ahmad Abusamah, dan Sekretaris Daerah dijabat Abul Korry (Abdul Korry Marajib). Kemudian dikeluarkan pula penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDGR). Dengan maksud penetapan Presiden tersebut Ketua DPRDGR ditetapkan Ki.H. Oemar Mustafah dari Partai Nahdatul Ulama (NU) dan untuk Bupati Kepada Daerah dicalonkan 2 (dua) orang, yaitu Usman Bakar, calon dari Veteran Angkatan 45, dan R. Ahmad Abusamah dari Partai Nasional lndonesio IPNII. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Usman Bakar sebagai Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 1961 bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang oleh Gubernur Propinsi Sumatera Selatam Kol.Pol. Ahmad Bastari. 
Sesuai dengan isi Bab II Pasal 14 Ayat 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah diubah menjadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin, disingkat dengan Daswati II Musi Banyuasin. Karena itu, Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah pada waktu serah terima, menerima dua jabatan yaitu sebagai Bupati serah terima dengan Bupati Zainal Abidin Nuh dan sebagai Kepala Daerah serah terima dengan R. Ahmad Abusamah.

Untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Badan Pemerintah Harian (BPH). Namun saat itu pembentukan BPH masih belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, seluruh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupetn otonom oleh PPKO, Kabupaten otonom Musi Banyuasin tergabung dalam Kabupaten Palembang Ilir di bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/2/37-34 tanggal 1 April 1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati II Musi Banyuasin. 
Kemudian masa jabatan Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin (Usman Bakar) berakhir. Sementara menunggu pemilihan Bupati, ditunjuk M. Sohan sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan disamping melaksanakan pemilihan Bupati. Pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang calon yang dlpllih, yaitu Abdullah Awam dari ABRI/TNI AD, M.Suhud Umar dari Polri, dan Arbain dari Partai Sarikat lslam lndonesia (PSII). Dari pemilihan tersebut terpilihlah Abdullah Awam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.14/11/39-1992 tanggal 18 Desember 1965. Pada saat pemilihan Bupati Abdullah Awam, Ketua DPRD-GR masih dijabat Ki.H.Umar Mustofah dan kemudian pada masa jabatan Bupati yang sama, digantikan oleh Abusamah Sahamid dari PSII. Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda.7 /2/25/82 tanggal 3 Maret 1971 Bupati Abdullah Awam mengakhiri masa jabatannya yang kemudian digantikan oleh Syaibani Azwari periode 1971-1976 dengan Ketua DPRD-GR Abdullah Suin. 
Selanjutnya masih dalam rangka penertiban struktur Pemerintah Daerah, diterbitkan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Dan sejak dikeluarkannya Undang Undang ini penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertib dan efektif. Hal ini dikarenakan Undang Undang tersebut lebih menyentuh kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dengan adanya azas Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta azas Pembantuan. Dengan demikian kedudukan menjadi Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dan sebagai alat Pemerintah Pusat di daerah semakin jelas, sehingga Bupati sebagai penguasa tunggal di daerah merupakan salah satu sarana koordinasi yang paling tepat untuk menyentuh persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, dilaksanakan pemilihan Bupati Kepala Daerah selama 5 tahun sekali demikian juga dengan pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD setiap usai Pemilu. Pelaksanaan UU tersebut mulai berjalan mantap sejak periode Bupati Kepala Daerah dijabat H.Amir Hamzah sampai dengan terpilihnya H. Nazom Nurhawi. 
Adapun urutan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: 
  1. H. Amir Hamzah, Letkol Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor:Pem.7 /5/13-220 tanggal 14 Juni 1976. Sebagai pengganti Bupati Syaibani Azwari dan sebagai Ketua DPRD adalah Rozali Harom. Selanjutnya Bupati Amir Hamzah terpilih kembali untuk kedua kalinya untuk periode 1981-1986.
  2. Sulistijono, Letkol Kavaleri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.26-83 tanggal 3 Juni 1986, periode 1986-1991,dan sebagai Ketua DPRD masih dijabat Rozali Harom
  3. Arifin Djalil, Kolonel Infantri, ditetapkan dengan SK Mendagri Nomor: 131.16488 tanggal 1 Juni 1991 periode 1991-1996, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Alirudin SH.
  4. Nazom Nurhawi, Kolonel CHB, dengan SK Mendagri Nomor: 13.26-404 tanggal 4 Juni 1996, periode 1996-2001, dan sebagai Ketua DPRD dijabat Dr. Zainal Ansori dari Golongan Karya.
Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pada masa otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004, telah dilaksanakan 2 kali pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu : 
  1. H. Alex Noerdin dan Mat Syuroh, periode 2001-2006, dilantik pada tanggal 31 Desember 2001.  Bupati dan Wakil Bupati dilantik berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.26.491 dan 131.26.492 tahun 2001 tanggal 26 Desember 2001 dan sebagai Ketua DPRD dijabat Letkol (CPL) Lili Achmadi.
  2. H. Alex Noerdin dan H. Pahri Azhari, periode 2007-2012, dilantik pada tanggal 16 Januari 2007, berdasrkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang pengesaha, pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Banyuasin.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin untuk periode 2007-2012 untuk pertama kali di Kab. Musi Banyuasin dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005. 
Pelaksanaan Pilkada langsung di Kab. Musi Banyuasin berjalan dengan tertib dan sukses dan diharapkan menjadi contoh untuk pelaksanaan pilkada langsung bagi daerah-daerah yangakan melaksanakan pilkada langsung. 
Berdasarkan hasil kesepakatan anggota DPRD Muba, terpilih H. Sulgani Pakuali, S.IP sebagai ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin periode 2004-2009 yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2004.

Kamis, 18 Februari 2016

TIPS CARA MEMBUAT PAPAN BUNGA MURAH MERIAH

 Papan bunga itu sangat mudah cara membuatnya, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat papan bunga.
* Pertama sekali , kita harus tahu standarisasi ukuran dan  bahan - bahan untuk membuat papan. Ukuran papan bunga standard SHAVIRA  FLORIST | 082373063005 ( standard untuk ukuran jumbo ) adalah
190 cm x 270 cm. Papan bunga itu harus tipis , ringan dan kuat agar mudah dibawa ke mana - mana
Bahan - bahan yang dibutuhkan dalam membuat papan bunga letter :
1. Kayu ukuran 1x2 inchi panjang 190cm 4 batang dan panjang 2.70cm 4 batang
2. Busa abu - abu tebal 4 cm 3 lembar
3. Kain khusus papan bunga 1 lembar ( bisa dipesan di SHAVIRA  FLORIST | 082373063005 )
4. Kain blacu panjang 3m ( bisa di pesan di SHAVIRA  FLORIST | 082373063005)
5.Paku secukupnya
6.Anak hekter tembak secukupnya
7. Bunga suyok 40 bks ( untuk membuat satu papan, jumlah bunga bisa lebih bisa juga kurang tergantung pada kreatifitas )( bisa di pesan di SHAVIRA  FLORIST | 082373063005  )
8. Jarum pentul 1/2 KG ( BISA DIPESAN DI SHAVIRA  FLORIST | 082373063005)

SEWA PAPAN BUNGA DI PALEMBANG

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.
Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:
  • Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
  • Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
  • Daerah pesisir timur laut.
Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara


Kami ....TOKO BUNGA SHAVIRA  FLORIST menerima pengiriman karangan bunga untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.Adapun karangan bunga yang bisa anda dapatkan di Toko Bunga Shavira  Florist antara lain seperti :

- Papan untuk Pernikahan
- Papan Bunga Untuk Wisuda
- Papan Bunga Acara Pelantikan
- Papan Bunga Duka Cita
- Papan Bunga Aqiqahan
- Papan Bunga Selamat dan Sukses
- Dll

    TOKO BUNGA SHAVIRA  FLORIST selalu memberikan yang terbaik disetiap rangkaian karangan bunga yang anda pesan.Karena Toko Bunga Shavira  Florist adalah toko bunga yang terpercaya memiliki kredibilitas kerja yang berkwitas sehingga mampu menciptakan karya seni yang memuaskan.Karena Toko Bunga Shavira  Florist dikerjakan oleh tenaga ahli yang terampil dan profesional.Bagi anda yang berada di Kota Palembang kini tidak perlu repot lagi keluar rumah untuk mencari toko bunga.Cukup tinggal telepon saja di Toko Bunga Shavira  Florist anda sudah bisa memesan karangan bunga yanga anda butuhkan.Sehingga anda bisa menghemat waktu di saat anda sedang sibuk dan anda tidak terjebak kemacetan di jalan.

" MARI  .................," Jangan tunggu lama-lama pesan sekarang juga di Toko Bunga Shavira  Florist,karena karangan bunga merupakan salah satu bentuk untuk kita mengungkapkan rasa Suka Cita kita kepada oran-orang yang kita sayangi dimanapun mareka berada khususnya di Kota Palembang dan sekitarnya.

               Untuk informasi lebih jelas silahkan anda menghubungi kami : 0823 7306 3005

Usaha Sewa Papan Bunga Wilayah Sekayu (Muba)


Usaha Papan Bunga   “ Shavira Florist  “  

Usaha Papan Bunga Shavira Florist berdiri sejak 03 Desember  2015  hingga sekarang,  dengan usia yang masih Cukup Muda Kami  sudah pengalaman yang kami miliki untuk  ikut ambil bagian didalam pelayanan masyarakat dalam bidang Papan Bunga . Seiring  dengan berjalannya waktu, kami berkomitmen akan terus berupaya memperbarharui sistem  kerja, management, serta terus berinovasi untuk menampilkan desain-desain baru disamping menjaga kualitas, sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar,  yang pada gilirannya akan memuaskan para pelanggan. Didalam pelayanan kami selalu  mengutamakan selera/permintaan pelanggan, sehinga tidaklah berlebihan kiranya bila  kami menerapkan konsep : “The customer is king, and the customer is always right”  (Langganan adalah raja dan langganan selalu betul).

Harga yang sangat kompetitif, proses cepat dan tepat waktu, kualitas yang terjamin,  serta dukungan Tenaga yang handal dan expert juga Fasilitas yang mutakhir  dan modern, menjadikan kami dipercaya untuk menjadi mitra Papan Bunga bagi beberapa  perusahaan besar, baik swasta maupun instansi pemerintahan, dalam skala regional  maupun nasional, untuk segala Jenis produk Papan Bunga :  

Kami Menyedian layanan Sewa Papan Bunga Meliputi Wilayah : 

- Provinsi Sumatera Selatan 
- Kota Madya Palembang 
- Kabupaten Banyuasin 
- Kabupaten Musi Banyuasin 
- Kabupaten Murtara
- Kabupaten Pali 
- Kecamatan Sekayu 
- Kecamatan  Babat Toman
- Kecamatan  Sanga Desa
- Kecamatan  Lawang Wetan 
- Kecamatan  Babat Supat 
- Kecamatan  Sungai Lilin 
- Kecamatan Keluang
- Kecamatan  Batang HariLeko
- Kecamatan  Bayung Lencir
- Kecamatan Tungkal Jaya
- Kecamatan  Lalan
- Kecamatan  Lais
- Kelurahan Serasan Jaya
- Kelurahan Balai Agung
- Kelurahan Soak Baru 
- Kelurahan Kayuara 
- Dll
 
SHAVIRA FLORIST 
Jl. Kolonel Wahid Udin Lk. 7 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu  Kabupaten Musi Banyuasin 
Telp/Fax   : (07147324151
HP.     :  0823 7306 3005, 0813 2165 6491, 0853 6713 4503
BBM : 58999bb2 
e-mail : digitalskyprinting@Yahoo.com

Minggu, 07 Februari 2016

KEUNTUNGAN USAHA PAPAN BUNGA MELEBIHI KEUNTUNGAN SEWA PROPERTY


KEUNTUNGAN USAHA PAPAN BUNGA MELEBIHI KEUNTUNGAN SEWA PROPERTY

Membaca judul di atas,  tentulah para bloggers terheran -heran. Masak iya sih sampai bisa begitu.Itulah analisis saya selaku pelaku usaha papan bunga di Medan. Usaha papan bunga dan ketrampilan merangkai papan bunga selama ini hanya dipandang sebelah mata bagi sebahagian orang. Bahkan ada yang mencibir bahwa usaha papan bunga ini adalah usaha rendahan dan ketrampilan merangkai papan bunga adalah ketrampilan yang tak berguna untuk dipelajari.Ada sebahagian orang lagi beranggapan usaha papan bunga adalah suatu usaha yang sulit untuk dijalankan dan mungkin tak jalan sama sekali karena susah untuk memasarkannya.Semua itu saya katakan tidak benar.

Pada awal mula saya mencoba terjun ke usaha papan bunga ini ,
saya sama sekali tidak punya latar belakang apapun tentang papan bunga. Saya tidak pernah bekerja di papan bunga dan sama sekali tidak mengetahui tentang seluk beluk papan bunga.Pada waktu itu sekitar tahun 2015.Saya merasa jenuh dengan usaha saya sebagai suppliyer makanana ringan di Medan.Menjual makanan ringan yang ukurannya besar , keluar masuk pasar tradisional yang bau dan kotor belum kemacetan lalulintas yang bikin gerah.
Hingga pada suatu hari ,Ipar  saya menawarkan papan bunga miliknya untuk saya beli dengan harga murah.Sebenarnya saya tak berminat dengan usaha ini karena saya memang tidak tahu tentang usaha ini. Bagaimana dan mau memulai dari mana pun saya gak tahu.
Akhirnnya papan bunga itu saya beli , dan saya taruh di depan rumah.Keesokan harinya ada orang yang datang memesan papan bunga untuk suatui acara pesta pernikahan. Saya kebingungan bagaiman cara merangkainya. Saya katakan sejujurnya kepada orang itu tentang kelemahan saya. Rupanya dia seorang pemain papan bunga juga. Akhirnya saya belajar dengan dia dan seiring berjalannya waktu sata terus berjumpa , berkenalan, belajar dan bekerjasama dengan mereka yang telah lama bermain diusaha papan bunga ini.
Inilah salah satu yang melatar belakangi saya untuk mau berbagi tentang pengetahuan papan  bunga kepada para blogger.Karena dulu saya sangat sulit untuk bisa mencari pengetahuan tentang papan bunga, tetapi ALLAH SWT dengan caranya sendiri telah mempertemukan saya dengan orang - orang yang mau mengajarkan ilmu papan bunga kepada saya .Sekarang giliran saya untuk berbagi ilmu kepada para bloggers yang berminat dengan usaha papan bunga.

Baiklah kita masuk ke judul di atas
Dari analisa saya , pada saat tahun pertama memulai usaha papan bunga. Saya bisa menjual sekitar 50 papan perminggu, sementara papan bunga yang saya miliki cuma ada sepuluh papan . Jadi kalau dihitung dengan nilai modal sekarang, satu paket papan bunga lengkap dengan bunga dan jarum Rp 1.405.000. Total modal yang dibutuhkan untuk memiliki 10 papan bunga Rp 14.500.000.
Keuntungan satu papan bunga Rp 25.000 dengan perkiraan harga jual Rp 80.000/ papan , upah rangkai Rp 25.000 dan upah hantar Rp 30.000.. Dalam satu minggu kita bisa menjual 50 papan bunga x 25.000 = 1.250.000, jadi dalam satu bulan kita bisa menimbun keuntunganm 1.250.000 x 4 = Rp 5.000.000.
Dalam setahun kita bisa menikmati keuntungan Rp 5.000.000 x 12 = 60.000.000. Bayangkan seandainya kita berinvestasi pada sewa pro property. Di Medan harga property paling murah berkisar Rp 60.000.000 s/d Rp 100.000.000. Dengan harga sewa paling berkisar Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000/ tahun. . Jadi kalau kita bandingkan keuntungan sewa papan bunga Rp 60.000.000/ tahun dan sewa property hanya Rp 5.000.000/ tahun sedangkan modal yang dikeluarkan jauh lebih murah usaha jasa sewa papan bunga yang cuma Rp 14.500.000 untuk 10 papan.

Itulah sekedar analisa  dari saya, semoga bermanfaat dan mengins